Diduga Minta THR ke Pengusaha, Inspektorat Segera Panggil Kades Pusaka Rakyat

Diduga Minta THR ke Pengusaha, Inspektorat Segera Panggil Kades Pusaka Rakyat

546
BAGIKAN
Surat permohonan THR yang dikeluarkan Kepala Desa Pusaka Rakyat

FERY – KABUPATEN BEKASI

TOPTIME.CO.ID – INSPEKTORAT Kabupaten Bekasi bakal memanggil Kepala Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Abdul Wahid untuk klarifikasi dan diperiksa terkait dugaan pungutan liar (pungli). Hal ini lantaran Sang Kades diduga mengedarkan Surat Permohonan THR keagamaan kepada pengusaha, pemborong, toko, dan pedagang di wilayahnya. 

Auditor Inspektorat Irban IV Kab. Bekasi , Ogi Prayogi mengatakan, sudah jelas dilarang oleh Bupati untuk meminta THR kepada pengusaha, sebagai bentuk pencegahan gratifikasi. Tetapi, Kepala Desa, Pusaka Rakyat, Abdul Wahid masih saja ngeyel tak mengindahkan larangan tersebut. 

“Hal ini tidak boleh dibiarkan, harus diberikan efek jera agar tidak ada lagi Kades yang melanggar,” tegas Ogi, saat dikonfirmasi TOPTIME.CO.ID melalui selularnya, Minggu (2/6/2019).

* BACA JUGA :
Tabrak Larangan Bupati, Kades Pusaka Rakyat Nekat Sebar Surat Permohonan THR

Ia menambahkan, secepatnya akan memanggil Kades Pusaka Rakyat, Abdul Wahid, dan bila terbukti meminta THR pada pengusaha, akan mendapatkan sanksi tegas. Karena lanjut Ogi, meski dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan ini dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

“Yang pasti jelas sekali praktik pungli,” tutup Ogi. 

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bekasi sudah melarang seluruh jajarannya meminta tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada masyarakat,  pengusaha, pegawai negeri dan penyelenggara negara lainnya. Larangan ini dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Bekasi No. 700/SE-28/Inspr tentang himbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

Dalam poin 3 disebutkan, permintaan dana sumbangan dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya baik secara individu ataupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat atau perusahaan dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Kendati demikian, Surat Edaran Bupati seolah tidak diindahkan di Pemerintahan Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. 

Kepala Desa Pusaka Rakyat, Abdul Wahid melalui Sekretaris Desa-nya, Mu’min tidak membantah telah meminta THR ke para pemborong, pengusaha, toko, pedagang yang ada di wilayah Desa Pusaka Rakyat.

Sekdes Mu’min mengatakan, pada tahun sebelumnya seringkali ada yang mengatasnamakan Pemerintah Desa Pusaka Rakyat untuk meminta THR pada para pengusaha. Agar tidak terulang kembali hal demikian, lanjutnya, disiasati dengan membuat Surat Permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) dengan kop surat desa serta dibubui tanda tangan Kades berstempel. 

“Jadi perusahaan tidak akan memberikan THR kepada orang yang mengatasnamakan Pemdes Pusaka Rakyat tanpa membawa surat tersebut,” terangnya saat ditemui TOPTIME.CO.ID di ruang kerjanya, Selasa (28/5/2019).

Surat Permohonan THR tersebut tidak bersifat mengikat atau wajib, sambungnya, cukup seikhlasnya. Bahkan tidak memberikanpun tidak apa-apa. 

“Uang yang didapat juga tidak besar. Ada pengusaha yang hanya memberikan seratus ribu. Kita akan kumpulkan seluruh hasilnya dan dibagikan kepada seluruh aparatur desa hinga RT/RW dan linmas,” pungkasnya. (*)

Komentar

comments