DPRD Kota Bekasi Soroti Kebocoran Penerimaan Kas Daerah Dari Reklame

DPRD Kota Bekasi Soroti Kebocoran Penerimaan Kas Daerah Dari Reklame

BAGIKAN
Kurniawan Anggota DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI, TOPTIME.CO.ID – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniawan menduga Pemerintah Kota Bekasi membiarkan terjadinya kebocoran penerimaan kas daerah dari sektor penerimaan reklame.

Menurut dia pada saat ini keberadaan Bando Reklame masih saja berdiri, padahal ini tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Konstruksi Iklan dan Media Informasi yang melintang di jalan.

“Nah, berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ada temuan yang duduga dari bando reklame,” ujarnya.

Pihaknya menduga terjadi pembiaran dimana para pemilik Bando Reklame ini merupakan milik pihak swasta.

“Jadi ada potensi pendapatan yang hilang, ini pendapatan dari perizinan reklame tentunya, karena sudah dilarang kenapa masih berdiri berdasarkan hasil temuan BPK tahun 2017,” ungkapnya.

“Yang teraudit yakni sebesar Rp 3 miliar, maka kedepan nanti kita akan meminta kepada pihak terkait untuk diaudit. Kita minta data real yang berizin dan tidak berizin. Ada berapa potensial in come, lalu yang bermasalah kita minta ditertibkan,” ujarnya.

Tidak hanya soal pelarangan berdirinya Bando Reklame, kebocoran pendapatan kas daerah pun terjadi lantaran ribuan reklame yang ada di sana ilegal dan tidak bayar pajak.

Berdasarkan data yang dihimpun bahwa ada 2.075 titik reklame berdiri di trotoar yang melanggar aturan dan ada 2.414 titik lebih reklame yang berdiri tanpa membayar pajak (ADV)

Komentar

comments