JPPR Pertanyakan Netralitas Bawaslu dan KPU Kota Bekasi

JPPR Pertanyakan Netralitas Bawaslu dan KPU Kota Bekasi

139
BAGIKAN
Net JPPR

AMSAR JAPUNG – BEKASI KOTA

TOPTIME.CO.ID – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi mempertanyakan netralitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi. Melalui rilis yang dibagikan ke awak media tersebut, JPPR menyebut , Bawaslu memfasilitasi acara yang diadakan oleh Institute for Social and Political Policy Studies dengan menghadirkan Ade Puspitasari sebagai caleg Partai Golkar dapil Kota Bekasi yang diadakan di kantor Bawaslu Kota Bekasi pada 25 Januari 2019 lalu.

Masih dalam rilis itu juga disebutkan, pada tanggal yang berbeda, 30 Januari 2019, Bawaslu Kota Bekasi lagi-lagi memfasilitasi acara yang diadakan oleh Bem Se-Bekasi dengan menghadirkan Irdan Suryanagara yang tercatat juga sebagai caleg dapil kota Bekasi.

“Menurut kami, agenda tersebut telah melanggar UU Pemilu No. 7/2017,” demikian dinyatakan JPPR.

Selain mengkritisi Bawaslu, dalam rilis itu JPPR Kota Bekasi juga mengkritisi KPU Kota Bekasi yang juga dianggap tak netral dalam acara yang diadakan oleh pemantau pemilu pada tanggal 7 Februari 2019 yang menghadirkan Angel Karamoy sebagai caleg Dapil Kota Bekasi. Dalam acara tersebut, hadir didalamnya Komisioner Bawaslu Kota Bekasi sebagai Pembicara mendampingi Angel Karamoy.

Padahal, menurut JPPR, pasal 442 UU Pemilu no. 7/2017 tentang larangan bagi pemantau pemilu point f melarang pemantau pemilu untuk menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada kepada peserta pemilu.

“Artinya, jika sekelas pemantau pemilu yang berdiri secara independen, tidak berada di bawah naungan Penyelenggara Pemilu, terakreditasi bahkan terdaftar secara resmi, dilarang untuk memfasilitasi peserta pemilu, seharusnya penyelenggara sekelas Bawaslu yang ditekankan untuk berperilaku netral pun tidak memfasilitasi peserta pemilu yang diadakan oleh lembaga apapun, termasuk yang diadakan oleh pemantau yang terdaftar dan terakreditasi,” demikian masih dalam rilis itu disebutkan.

Menurut JPPR Kota Bekasi, Bawaslu dan KPU Kota Bekasi seharusnya menjaga integritas penyelenggara pemilu secara kelembagaan dengan melarang kegiatan tersebut dan Bawaslu menjadikannya sebagai temuan pelanggaran jika ada pemantau dengan agenda yang memfasilitasi peserta pemilu, bukan malah melegitimasi pelanggaran, bahkan mensupport kegiatan yang melanggar UU tersebut.

Ketika TOPTIME meminta konfirmasi atas tudingan tidak netralnya Bawaslu dan KPU Kota Bekasi yang dilontarkan JPPR tersebut, Ketua KPU Nurul Sumarharni langsung memberikan bantahannya.

Melalui sambungan telepon selularnya, Nurul menjelaskan, acara yg digagas KIPP menurut KPU murni diskusi dan pihaknya tidak menganggap KIPP memfasilitasi caleg tertentu.

Begitu pun saat TOPTIME meminta tanggapan Bawaslu Kota Bekasi terkait rilis yang dikeluarkan JPPR tersebut, Ketua Bawaslu Kota Bekasi Tomy Suswanto juga langsung membantahnya. Bahkan dia juga balik mengingatkan JPPR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai sebagai pemantau Pemilu yang diakreditasi oleh Bawaslu.

Sebaliknya, Tommy balik mempertanyakan sejauh ini JPPR tidak pernah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, bahkan kata dia pihaknya telah mengundang JPPR untuk dikukuhkan pada saat peresmian kantor namun tidak datang.

“Besar harapan saya, berbicara dengan data, dengan regulasi, karena kita sebagai yang menjalankan regulasi kita harus berdasar,” sindirnya.

“Kita apresiasi (JPPR) kaitan dengan penyeimbang pemerintahan dan khususnya Bawaslu sebagai lembaga negara itu masih ada yang mengontrol,” kata Tommy.

Kita berharap khususnya kepada JPPR Kota Bekasi agar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana sudah diakrediatsi oleh Bawaslu.

“Yang mengakreditasi pemantau itu semua Bawaslu, jadi dia harus melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika JPPR tidak melaksanakan tugas dan fungsinya maka, kita akan tinjau kaitanya dengan akreditasi,” tegasnya.

Kata Tommy, dalam hal kinerja, Bawaslu Kota Bekasi mendapatkan apresiasi dari Bawslu Jabar dan Bawaslu RI. (*)

Komentar

comments