Kembali, SMAN 1 Rangkasbitung Diperkarakan di KI

Kembali, SMAN 1 Rangkasbitung Diperkarakan di KI

BAGIKAN
Komisi Informasi Banten hari ini menggelar Sidang Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S melawan SMAN 1 Rangkasbitung dalam perkara nomor: 343/XI/KI BANTEN-PS/2017, Rabu (16/5/2018)

TIM – SERANG

TOPTIME.CO.ID – Komisi Informasi Banten hari ini menggelar Sidang Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S melawan SMAN 1 Rangkasbitung dalam perkara nomor: 343/XI/KI BANTEN-PS/2017, Rabu (16/5/2018)

Moch Ojat Sudrajat mengatakan, dirinya selaku pemohon awalnya sudah meminta informasi publik berupa laporan keuangan penggunaan dana BOS, BOSDA dan DSP serta SPP dan RAKS semuanya dalam rangka transparansi penggunaan dana pendidikan di sekolah.

“Seharusnya dokumen tersebut sifatnya terbuka. Memang ada ringkasan yang diupload tetapi itu hanya ringkasan atau rekapitulasi.” kata Ojat yang merupakan pemohon sengketa informasi tersebut.

Dalam persidangan tersebut, Kepala SMAN 1 Rangkasbitung selaku termohon  hadir didampingi beberapa pengacara. Nampak puluhan guru dari berbagai sekolah juga ada di KI.

Pihak termohon dalam sidang tersebut mengajukan 2 orang saksi yaitu Dudi Wahyudi, guru SMAN 1 Rangkasbitung yang diberi tugas tambahan untuk mengupload dokumen publik SMAN 1 Rangkasbitung melalui website. Sedangkan saksi lainnya Dedi Supriyadi Selaku Kepala SMAN 2 Cibeber.

Pihak Kuasa Hukum SMAN 1 Rangkasbitung bersikukuh bahwa sudah memberikan dokumenbyang diminta pemohon dan juga sudah mengunggahnya di website sekolah.

“Jika dokumen sudah diberikan namun tetap menggugat maka berati permintaan informasinya tidak jelas.” kata salah satu kuasa hukum SMAN 1 Rangkasbitung, Acep Saepudin.

Kuasa hukum SMAN 1 Rangkasbitung meminta agar Sengketa Informasi tersebut dihentikan karena pemohon tidak beritikad baik sebagaimana diaebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Selain itu masih kata kuasa hukum termohon, Pemohon mengajukan permohonan sengketa ini dalam jumlah banyak dan terus menerus, hal ini sudah melanggar Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. (*)

Komentar

comments