Merasa Tanahnya Direbut, Warga Tarumajaya Bakal Ngadu ke Jokowi

Merasa Tanahnya Direbut, Warga Tarumajaya Bakal Ngadu ke Jokowi

BAGIKAN
Warga Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berniat mengadukan nasibnya yang terusir dari tanah miliknya sendiri kepada Presiden Jokowi

FERY – KABUPATEN BEKASI

TOPTIME.CO.ID – WARGA Warga Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berniat mengadukan nasibnya yang terusir dari tanah miliknya sendiri kepada Presiden Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Sukra Bin Meran (89) mewakili dari puluhan Warga Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Senin (14/5/2018).

Sebelumnya, Para pencari keadilan ini juga mengadukan hal yang sama ke Wakil DPR-RI Fahri Hamzah di rumah dinasnya agar kasus penyerobotan tanah diwilayahnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Sukra, Pria berusia 89 tahun pemilik lahan tanah seluas 27.440 m2 dengan Girik /C lama 227, Girik/C baru 127 dan Persil 44/Dlll yang berlokasi di wilayah Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi secara fisik telah dikuasai oleh Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center.

Tak hanya dirinya sendiri, ada puluhan warga lainnya yang mengalami hal yang sama, terusir dari tanah adat miliknya. Ironisnya, mereka tidak mendapat ganti rugi atas tanah yang telah dimiliki selama puluhan tahun.

Atas dasar tersebut, dengan membawa poster anaknya yang mendapat penghargaan Paramakarya oleh Presiden Jokowi, pria yang masih terlihat energik diusianya yang ke 89 tahun, berharap bersama warga lainnya bisa mengikuti jejak anaknya bertemu dengan Jokowi.

“Semoga, Bapak Presiden Jokowi mau membantu kami semua. Kami hanya Masyarakat biasa, bodoh dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sementara pihak yang merampas tanah kami punya segalanya,” ujarnya lirih didampingi beberapa warga yang mengalami hal serupa.

Di tempat berbeda, Agus Muldya, ketua Gerakan Solusi Untuk Rakyat (Gesit Ampera) yang turut mengawal kasus penyerobotan tanah tersebut, kepada media mengatakan bahwa Gesit Ampera terdiri dari Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tarumajajaya, BSD Serpong, Tangerang Selatan dan di wilayah Bintaro.

“Saat ini Masyarakat masih ada yang memiliki tanda terima, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan girik atas tanah yang mereka tempati, Namun disisi lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ditanah milik warga kepada pihak lain. Dan ketika warga bertanya ke BPN, Warga di persilahkan gugat kepengadilan,” tutur pria yang pernah turut serta membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf di Philipina beberapa tahun silam.

Agus berharap setelah bertemu dengan perwakilan dari pihak Istana di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu penyelesaian kasus sengketa tanah dapat dilakukan secara terbuka.

Sementara itu, Mantan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar BPN, Ir Tjahyo Widianto saat dihubungi wartawan menegaskan bahwa BPN tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah yang masih berstatus sengketa.

“BPN punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat yang maladministrasi dalam proses penerbitannya, kewenangan ini sudah diatur dalam peraturan Kepala BPN No 9 tahun 2011, Lantas Kenapa banyak kepala BPN tidak menggunakan kewenangannya dalam membela hak rakyat akibat kesalahan oknum BPN sendiri yang terbukti melakukan maladministrasi.?” Tanya Tjahyo, Peraih Piala Presiden Pelayanan Prima Pertanahan.

“Masalahnya berani tidak membatalkan sertifikat tanpa harus melalui dengan putusan Pengadilan,” tandasnya. (*)

Komentar

comments