Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Harus Mundur Saat Jadi Caleg

Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Harus Mundur Saat Jadi Caleg

BAGIKAN

AMSAR JAPUNG – BEKASI KOTA

TOPTIME.CO.ID -Beredarnya Surat Walikota Bekasi No. 800 BKPPD tertanggal 19 Oktober 2018 tentang tertib administrasi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang harus mengundurkan diri jika mencalonkan anggota legislatif. 

Dalam surat tersebut TKK yang menjadi caleg harus membuat surat pengunduran diri paling lambat tanggal 29 Oktober jika tidak secara otomatis langsung diberhentikan.

” Mesti terlambat karena surat tersebut setelah pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) tapi untuk tertib administrasi kepegawaian daerah. Resikonya caleg yang bekerja menjadi TKK Pemkot Bekasi harus menganggur,” jelas Pemerhati Kebijakan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo. 

Kata Didit, sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf K, dasar pengunduran diri tersebut karena TKK honornya bersumber APBD. Hal tersebut juga juga dipertegas PKPU No. 20 tahun 2018 tentang persyaratan calon , Pasal 7 ayat 7 berisi ketentuan pengunduran diri jika maju mencalonkan diri jika bekerja sumber keuangannya dari APBN atau APBD. 

Bahkan kata dia, dalam syarat pengajuan bakal calon legislatif dalam Formulir BB1 harus dilapirkan surat pengunduran diri tersebut.

Sementara Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarhaeni saat dimintai tanggapanya terkait TKK yang harus mengundurkan diri saat menjadi Caleg membenarkan bahwa

Berdasarkan Surat KPU No. 1088/PL.08.02-SD/3275/KPU-Kot/X/2018 sebagai balasan surat yang ditujukan ke Walkota Bekasi diterangkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memang harus mengundurkan diri saat menjadi Caleg.

Kata dia, apabila TKK Pemkot Bekasi memenuhi unsur PPPK, maka adalah bagian dari ASN yang apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota bekasi maka harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri.

Lanjut dia, tahapan ini telah berlalu dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kota Bekasi telah ditetapkan.

Terpisah Calon Legislatif (Caleg) Syafrizal Yusri dari TKK saat di mintai tanggapanya mengatakan  surat edaran itu sudah benar karena dalam perjanjian kontraknya TKK tidak boleh jadi pengurus partai dan sebagainya. (*)

Komentar

comments