Wali Kota Depok: Defisit Mencapai Rp.450 M

Wali Kota Depok: Defisit Mencapai Rp.450 M

12
BAGIKAN

TOPTIME.CO.ID — PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok tampaknya harus segera melakukan evaluasi terhadap progress atas adanya anggaran pendapatan daerah Kota Depok dimana dalam tiga tahun terakhir ini telah mengalami defisit yang begitu drastic, yaitu mencapai Rp.450 Milyar per tahun. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Depok, H. Dr. Mohammad Idris ketika membuka secara resmi Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kota Depok, dimana sejak 2015 – 2017 dalam realisasi untuk pendapatan daerah rata-rata pertahun Rp.2,8 Triliun, dengan rata-rata desifit atas anggaran yang mencapai Rp.450 Miliar. Kendati selama penutupan defisit sering dilakukan dengan menggunakan dana Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa).

“Semakin baiknya neraca keuangan, ditandai pula dengan menurunnya angka Silpa dan derajat kemandirian keuangan Pemkot Depok. Karena Silpa tidak menjadi andalan untuk menutup defisit, sehingga diperlukan cara lain seperti optimalisasi pendapatan, pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), kerja sama dengan swsta, ataupun pendanaan lain dari pemerintah pusat maupun provinsi,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat membuka Musrenbang di Hotel Bumi Wiyata, Rabu (14/3) pagi.

Walikota menjelaskan, sebanyak Rp.1,7 Triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok telah dialokasikan untuk memenuhi atas kebutuhan pembangunan insfrastruktur dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, anggaran belanja berdasarkan atas usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), baik tingkat kelurahan, kecamatan, Forum Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Musrenbang Tingkat Kota Depok, hingga Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa rencana pendapatan daerah pada tahun 2019 nanti mencapai Rp.2,491 Triliun. Tentunya, selain digunakan untuk belanja secara langsung juga, akan dipergunakan untuk pembelanjaan tidak langsung, yaitu gaji pegawai, hibah, dana sosial hingga hal darurat lainnya. Ia menambahkan, dalam Musrenbang hari ini dapat kembali disempurnakan atas rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2018.

“Kita akan optimalkan potensi pendapatan daerah dalam memenuhi pembiayaan di Kota Depok, khususnya peningkatan pelayanan public masyarakat di Kota Depok,” katanya.

Kendati demikian, bahwa pelaksanaan Musrenbang Kota begitu penting karena Musrenbang Kota adalah bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimana penyusunan APBD yang akan diajukan untuk dibahas bersama lembaga legislative dan eksekutif.

“Oleh karena itu, jadikanlah Musrenbang sebagai media berdiskusi dan menyusun rencana aksi atas sebuah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah sehingga dapat terimplementasikan dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran,” katanya.

Namun demikian, bahwa dalam Musrenbang ini telah menghadirkan sejumlah lembaga dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kota Depok pada hari pertama. Sedangkan hari kedua dari Ketua Komisi pada DPRD Kota Depok, Bappeda Kota Depok serta Kepala Perangkat Daerah.

“Dalam kerangka itu, penyususun RKPD Kota Depok tahun 2019 merupakan perwujudan operasional visi pembangunan 2016-2021 yaitu Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk pembukaan Musrenbang tingkat Kota Depok ini, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna dan Sekdakot Depok, Hardiono. Dan sebelumnya, Sekretaris Bappeda Kota Depok, Safrizal dalam laporannya mengatakan penyelenggaraan Musrenbang akan dilaksanakan selama dua hari yaitu Rabu-Kamis, tanggal 14-15 Maret 2018 dengan peserta dari unsur DPRD Kota Depok, unsur Muspida, Bappeda Kota/Kabupaten perbatasan, perwakilan peserta Musrenbang Kecamatan dan Forum OPD, Kepala Perangkat Daerah, stakeholder terkait, asosiasi profesi dan lainnya, dengan jumlah sekitar 350 orang (*)

Komentar

comments